Perizinan Developer 7 Kesalahan Fatal Harus Dihindari

Dalam bisnis Developer, Anda bisa dan bahkan dibolehkan membuat kesalahan apa saja agar Anda belajar mengatasi masalah.

• Salah harga jual.
• Salah proyeksi biaya.
• Salah negosiasi pembayaran tanah.
• Salah strategi pemasaran
• Salah rekrut orang

Tapi jangan salah di perizinan, karena MENZALIMI orang.

• Membangun rumah di zona selain kuning.
• Membangun rumah dalam Garis Sempadan.
• Menjual sebelum pasti sertifikat bisa dipecah atau tidak.
• Mencemari lingkungan.
• Membangun tanpa izin rumah PBG.

Jangan pakai tagline #antiriba, tapi menzalimi pembeli karena Anda melanggar perizinan PBG atau bahkan tidak mau mengurus perizinan sama sekali. Ingat, ujung dari bisnis Developer adalah menyerahkan rumah ke konsumen. Jika Anda serahkan tanpa izin PBG maka sewaktu-waktu dapat terjadi hal ini:

• Rumah dibongkar Satpol PP.
• Rumah ambruk karena tidak standar.
• Rumah disegel karena tidak sesuai fungsi.
• Dituntut warga karena mencemari lingkungan.
• Dituntut konsumen yang merasa ditipu.

Tempatkan diri Anda sebagai konsumen, jika Anda sendiri tidak nyaman, berarti ada yang salah. Apalagi rumah dipakai konsumen ratusan tahun kemudian, pastikan tidak melanggar perizinannya.

Bagaimana Pandangan Syariat?

Sudah pasti mendukung perizinan!

Syariat menjunjung tinggi keadilan, tidak boleh merugikan bahkan sampai merugikan orang lain. Selama tidak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, pasti tidak melanggar syariat

Ini dalilnya

“Tidak dibolehkan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, tidak pula membalas tindakan orang lain dengan cara yang lebih keras.” (Ibnu Majah)

“Seluruh umat islam wajib memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan sesuatu yang haram.” (At Tirmizy)

Inilah pandangan syariat lebih detail terhadap perizinan

Izin wajib diikuti karena menjadi wewenang para pihak, yaitu Pemilik Tanah, Pemilik Usaha dan Perundang-undangan.

Perizinan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari aturan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Pemilik tanah memiliki hak atas tanahnya, Developer bertanggung jawab atas kegiatan usahanya, sementara pemerintah menetapkan aturan agar penggunaan tanah dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Izin dibuat untuk meminimalisir gangguan baik ke masyarakat, lingkungan hidup maupun keamanan.

Setiap pembangunan memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perizinan membantu memastikan lokasi, desain, konstruksi, dan kegiatan pembangunan memenuhi standar sehingga tidak menimbulkan masalah seperti banjir, pencemaran, gangguan lingkungan, atau risiko keselamatan.

Izin diciptakan untuk menertibkan tata ruang kota & kompleks, menyehatkan persaingan usaha, melindungi hak konsumen, dan administrasi negara.

Dengan adanya perizinan, pembangunan dapat dilakukan sesuai peruntukan lahannya dan tidak semaunya sendiri. Aturan yang sama juga menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta memastikan setiap proyek tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Nah, saya akan mengajak Anda memahami perizinan secara konsep karena Anda akan serahkan ke PPAT/Notaris/Biro Jasa untuk mengurus teknisnya.

Sebagai Pemula di perizinan proyek, Anda harus menjalankan dari awal hingga akhir. Anda tidak bisa lompat ke langkah ke 2 atau terakhir, karena perizinan itu 1 rangkaian. Anda bisa membayar orang lain untuk mendapatkan hasil, tapi orang itu juga mengerjakan dari awal. Jika dari awal saja, perizinannya tidak bisa diperbaiki, bisa dipastikan ujung akhirnya yaitu izin PBG tidak bisa terbit.

Kuasai Perizinan Developer Property Syariah di SekolahUMKM.com

Pelajari konsep perizinan proyek property agar Anda dapat menghindari kesalahan yang merugikan pembeli, masyarakat, dan bisnis sejak tahap awal. Di SekolahUMKM.com tersedia 500+ kelas bisnis dengan akses mulai Rp50.000/bulan.

Kesimpulan

Dalam bisnis developer, kesalahan strategi dan operasional masih dapat menjadi bagian dari proses belajar. Namun, perizinan tidak boleh disepelekan karena kesalahan dapat berdampak pada konsumen, masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan proyek.

Developer property syariah perlu memahami rangkaian perizinan sejak awal dan memastikan setiap tahap berjalan sesuai ketentuan. Menggunakan jasa profesional untuk mengurus teknis perizinan boleh saja, tetapi sebagai pemilik proyek tetap perlu memahami prosesnya agar tidak mengambil keputusan yang berisiko.

FAQ: Pertanyaan yang Paling Sering Diajukan

Mengapa perizinan sangat penting dalam bisnis developer?

Karena perizinan berkaitan dengan legalitas pembangunan, tata ruang, keselamatan, lingkungan, dan perlindungan konsumen. Kesalahan pada tahap awal dapat menghambat proses proyek berikutnya.

Apakah developer boleh menyerahkan pengurusan izin kepada biro jasa?

Boleh. Namun, developer tetap perlu memahami konsep dan tahapan perizinannya agar dapat mengawasi proses serta mengetahui apakah proyeknya memenuhi persyaratan.

Apa risiko membangun tanpa perizinan yang sesuai?

Risikonya dapat mencakup penghentian atau penyegelan pembangunan, masalah administratif, sengketa dengan konsumen atau masyarakat, hingga kewajiban melakukan perbaikan atau pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah prinsip syariah mendukung kepatuhan terhadap perizinan?

Pada prinsipnya, kepatuhan terhadap aturan yang bertujuan menjaga hak, keamanan, ketertiban, dan mencegah kerugian sejalan dengan prinsip menghindari mudarat dan menunaikan kewajiban yang sah.

Mengapa tahapan perizinan tidak boleh dilompati?

Karena setiap tahap dapat menjadi dasar atau persyaratan bagi tahap berikutnya. Kesalahan sejak awal dapat menyebabkan proses selanjutnya terhambat dan izin akhir tidak dapat diterbitkan.

Penulis

Yudha Adhyaksa, founder SekolahUMKM dan konsultan bisnis. Berpengalaman 12 tahun di 4 bank internasional, termasuk sebagai Manager Asia. Berpengalaman dalam tata kelola korporasi, manajemen risiko, ekspor-impor, financial crime, dan transformasi proses bisnis. Melalui SekolahUMKM, ia membawa standar bisnis korporasi ke UMKM agar berkembang dengan sistem bisnis yang kuat.